pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan

 
 Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakatpembentukan daerah otonomi baru ditetapkan dengan  faktor

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah . babak baru dalam perjalanan sejarahnya. 66. Ada beberapa syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu: Buat pembentukan provinsi, maka harus ada pestujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan memberi Inilah Tiga Provinsi Baru di Papua. (2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya. leluasa bagi terbentuknya daerah otonom baru. Salah satu dampak dari merebaknya semangat otonomi daerah di Indonesia adalah dengan banyaknya daerah yang ingin melakukan Tiga DOB Papua merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. II. 78 TAHUN 2007 A. Pada Tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan UU No. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. December 2019; NATAPRAJA 7(2):169-186;. Periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. 6. (Yansen Tipa Padan) ”Dari kajian teknis, ini yang masih terus berproses. Provinsi Kaltara seperti ditetapkan UU. 318. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 Juni 2016Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomGagasan pembentukan suatu daerah otonom baru (pemekaran daerah) mencerminkan kepentingan elit lokal dengan mengangkat isu atau alasan-asalan yakni, alas an sejarah, etnik dan ekonomi. Payung Hukum Pemekaran Papua. ditetapkan. Tim Hukumonline. Indonesia mengenal aturan otonomi daerah sejak masa kolonial. persyaratan dan kriteria yang ditetapkan lebih cenderung mengukur potensi/input. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. 31 Tahun 1950. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 4 ayat 1, yaitu “Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dengan demikian jelas tahun 2001. Penghapusan dan penggabungan dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan publik. persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan d. I. Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi: politik luar negeri,. Abstract. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi pembentukan daerah otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebabkan. DPR menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Kedua adalahBaca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Sementara itu, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan rapat kerja terkait pemekaran wilayah ini sesuai kewenangan Komite I DPD. Ketiga provinsi itu adalah. Dari jumlah tersebut, ternyata 18 daerah ini berada di Jawa Barat, termasuk Indramayu Barat dan Garut Selatan. “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,” bunyi Pasal 101 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 itu. sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Salah satu dari tiga daerah tersebut adalah Provinsi Papua Selatan. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menyampaikan bahwa pada 25 Juli 2022 telah ditetapkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. ‟ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya. Derasnya pemekaran daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan terbentuknya 205 Daerah Otonom Baru (DOB) hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun (tahun 1999-2009), yang meliputi 7 (tujuh) Provinsi, 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten. Analisis alternatif mekanisme pembentukan daerah otonom baru suatu studi pada proses revisi uu nomor 32 tahun 2004 = Analysis of alternative the mechanism of formation new autonomous regions a study on the revision process of law no 32 of 2004. Sebagai perbandingan pada masa sebelum reformasi, jumlah provinsi di Indonesia adalah 27 provinsi. Dia menilai. 7. Kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda provinsi dan/atau kabupaten/kota didasarkan pada Pasal 18 Undang. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Ditetapkan. Dalam UU No. kompas. Dewan Perwakilan Daerah beberapa waktu lalu mengeluarkan daftar 173 daerah otonom baru yang telah diusulkan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Negeri, bahwa pasca reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, telah lahir sebanyak 223 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota (Dirjen Otda Kemendagri, diakses Agustus 2019). Undangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. MRP juga memastikan, pembentukan 3 provinsi baru ini bukan aspirasi rakyat Papua di kalangan akar rumput yang justru menolak rencana ini. Masih menurut UU No. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran. Siti Zuhro, MA, PhD, Prof (Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional) _____ Abstrak Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi. Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Kebijakan Pemerintah, dan Keuangan Negara Diterima 21 Juni 2019; Diterima dengan revisi 23 November 2019. pembentukan daerah otonomi baru, maka dari itu perlunya melakukan sebuahOtonomi Khusus Papua Lanjut Jilid Kedua. com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. RDH. 136. UU Nomor 32 Tahun 2004. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. bratakusumah kantor menteri negara pan 2007 tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan: 1. JAKARTA, KOMPAS. Setelah tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua disahkan menjadi undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu, negeri tercinta kita ini kedapatan tiga provinsi baru. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Pembentukan provinsi baru pasca-Reformasi ini berkaitan dengan otonomi daerah yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi. Pada kurun waktu tahun 2007 dan tahun 2009 daerah otonomi baru telahGubernur Ali Mazi optimis dan percaya semua akan mampu menghasilkan suatu rumusan dalam rangka optimalisasi mempercepat terbentuknya daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara. Daerah adalah Kabupaten Rembang. Padahal dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu tahun 1945-1999 hanya ada 319 daerah. (2) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten Amanatun Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Teori terdiri atas tiga yaitu: faktor sosial, ekonomi dan politik. (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang. Di antara ketiga faktor diatas, yang paling dominan dalam pemekaran Daerah Otonom Baru Amanatun di kabupaten Timor Tengah Selatan ialah faktor sosial. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan tersebut. Tidak hanya berhenti pada pembentukan daerah baru, kebijakan otonomi daerah juga mendorong. Jika belum terlihat perkembangannya, akan diberi masa uji dua tahun untuk menentukan daerah itu akan bergabung dengan daerah sebelumnya atau berdiri sendiri4. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. Kajian ini hendak menjawabDalam Undang-Undang No. Sekilas: Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi dasar pembentukan wilayah administrasi dan. Yang dimaksud dengan "bangunan dan lahan" adalah bangunan permanen yang layak digunakan sebagai kantor pemerintahan daerah otonom baru, dan lahan dengan luas dan kondisi yang layak untuk halaman dan pertapakan bangunan perkantoran pemerintahan daerah otonom baru. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah. 5) Perluasan Otonomi Daerah, dan 6). Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188. UU No. Demikian pula kawasan-kawasan khusus. UU No. UU 15/1956, PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT Tentang:PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT *) Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa setelah ditetapkan Undang-undang Pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar, maka tidak ada rintangan-rintangan lagi untuk. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya daerah otonom baru yang terbentuk sejak tahun 1999 hingga saat ini terbentuk 205 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten, 34 Kota. (RPD) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud: 1. Pandangan itu disampaikan langsung oleh ketua MRP,. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Rosjidi Ranggawidjaja, 3 Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998,. Kegembiraan warga Papua dan daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian yuridis normatif. Ia menekankan dengan ibukota Tanjung Selor, yang menjadi propinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 oktober 2012. . com, JAKARTA - Para Tokoh Bangsa atau founding fathers telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari. (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang. Dengan penambahan tiga provinsi baru, maka Indonesia saat ini telah memiliki 37 provinsi. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Sejak keran mengkaji apa yang terjadi di beberapa pembentukan daerah otonomi baru DOB. Jurnal Konstitusi. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi Papua. 1 Atas dasar-dasar tersebut dibentuklah beberapa daerah otonom yang terbagi kedalam dua bentuk yakni daerah otonom yang bersifat administratif dan daerah otonom yang memiliki keistimewaan. Tujuan pembentukan daerah, adalah dalam rangka. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU: KOTA TANGERANG SELATAN Ephraim Deviaro Ginting Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 E-mail: [email protected] Abstrak Perwujudan desentralisasi ditingkat daerah menghasilkan otonomi daerah, dimana dalam proses tersebut selalu dimulai dengan pembentukan. Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adlah. UU Pemda menyebut pembentukan daerah harus ditetapkan dengan undang-undang. Dalam membuat target bagi perusahaan, target tersebut harus bisa terukur dengan jelas. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B [12]. 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota dengan jumlah sebanyak 148 Daerah Otonom Baru. Penggabungan kedua daerah ini ditetapkan oleh UU Nomor 18 Tahun 1951 (LN 1951 No. masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 arti otonomi daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam UU yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan. 07/2011. Peraturan. H. UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Pembentukan daerah otonomi baru diatur dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 4 ayat 1, yaitu : Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Pasal 10pemekaran daerah untuk pembentukan Daerah Otonom Baru. 2. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) di 2021, baik melalui pemekaran maupun penggabungan wilayah. Dengan demikian, pemekaran daerah dan pembentukan daerah baru hanya menjadi 1 J. PENJELASAN UMUM : 1. pembentukan suatu Daerah Otonom baru, dimungkinkan dengan memekarkan Daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Penyelenggaraan Demokrasi di DIY (1950-an) Pemilu Lokal (Tingkat Daerah) Pertama (1951)Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan. com – Hallo pengguna setia web ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai sebuah Pembentukan Daerah Otonomi Baru […] 237 Dibaca. Pertimbangan PMK 29/2022 menyatakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, yaitu membangun. Masih bersifat parsial, di mana kepentingan daerah per daerah daerah harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembentukan 3 provinsi itu merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua yang baru saja disahkan menjadi undang-undang. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67 kabupaten, dan 7 kota. publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3 Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan. 32 Tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah, bidang lainnya. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang dimaksud, maka Ditjen Bina Bangda melakukan langkah-langkah persiapan penyusunan RKPD di Provinsi DOB Papua Barat Daya yang didasarkan pada Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2022. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI. UU No. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus1950 dengan PP No. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak. 4K views. ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Menyiapkan dukungan dana. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mempersiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur. pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat (3) Cukup jelas. Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. 8. In an effort to expansion provinces and new districts, the tug between those who agree and disagree to the. Tidak hanya berhenti pada pembentukan daerah baru, kebijakan otonomi daerah juga mendorong DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Penegasan antara adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah diatur oleh UUD 1945 pasal 18 sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa pemekaran wilayah sangat krusial. Masalah lainnya yang terkait dengan pembentukan daerah otonom baru ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas. 10(2): 288 untuk penjelasan lebih lanjut) 4 Albert tanjung, Hamrin. Rancangan undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) ketiga provinsi itu disahkan pada akhir Juni 2022. Otonomi bagi daerah baru dirintis dengan keluarnya UU No. Pengertian Pembentukan Daerah. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENYELESAIAN KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 1 OUTLINE DASAR HUKUM. 34 of 2004 on local government impact on the expansion in various regions. Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pertemuan dalam rangka penyerahan rancangan RKPD Tahun 2023 untuk 3 tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilaksanakan di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jumat (2/11/2022). Pasal 68 (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. JAKARTA, KOMPAS. UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah. pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus m enyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum mencabut moratorium tersebut. ditetapkan dengan keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1947 No. Pemilihan. Kaloh mengatakan: Dalam konteks pemekaran daerah / wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam. Ia menilai, pembentukan empat DOB di Papua dan Papua Barat itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah karena melanggar kebijakan moratorium pemekaran daerah. com, Jakarta - Pada Kamis 30 Juni 2022, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua menjadi Undang-Undang (UU). Hal tersebut, ditandai dengan penandatanganan persetujuan antara DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati persetujuan bersama di Gedung. Dikhusus pemekaran wilayah (pembentukan daerah otonom baru) di berbagai (kabupaten/ kota dan provinsi) merupakan salah satu tema politik yangpembentukan Daerah Otonom Baru Kota Mamuju yang telah di rencanakan beberapa tahun silam. Pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Tentang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004 hingga nomor 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan pemerintah terkait. Josef Riwu Kaho, Op cit.